Korupsi merupakan masalah yang merugikan bagi pembangunan suatu daerah. Untuk itu, langkah pencegahan dan penanganan korupsi sangat penting untuk dilakukan. Di Kota Binjai, peran pengawasan menjadi kunci utama dalam mencegah dan memerangi korupsi.
Menurut Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri, pengawasan yang baik dapat mencegah terjadinya tindak korupsi. “Pengawasan yang ketat dan transparan akan membuat pelaku korupsi berpikir dua kali sebelum melakukan tindakan yang merugikan negara dan masyarakat,” ujarnya.
Pengawasan juga dapat membantu dalam mendeteksi adanya indikasi korupsi yang terjadi di berbagai sektor pemerintahan. Dengan adanya mekanisme pengawasan yang efektif, pelaku korupsi akan sulit untuk beroperasi tanpa terdeteksi.
Di Kota Binjai, lembaga pengawasan seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Inspektorat Daerah memiliki peran yang sangat penting dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan dan aset daerah. Kepala Inspektorat Binjai, Andi Syahputra, mengatakan bahwa pihaknya terus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap setiap kegiatan pemerintah untuk mencegah terjadinya praktik korupsi.
Sementara itu, Wali Kota Binjai, Hj. Laila Amalia, menekankan pentingnya peran masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah. “Masyarakat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi harus aktif dalam mengawasi setiap kebijakan dan program yang dilaksanakan oleh pemerintah,” ujarnya.
Dengan adanya peran pengawasan yang kuat dari berbagai pihak, diharapkan Kota Binjai dapat terhindar dari praktik korupsi yang merugikan. Masyarakat juga diharapkan ikut berperan aktif dalam melakukan pengawasan terhadap pemerintah agar terciptanya pemerintahan yang bersih dan transparan. Mencegah dan memerangi korupsi harus menjadi komitmen bersama untuk membangun daerah yang lebih baik.