Tinjauan Hasil Pemeriksaan Pelaksanaan APBD Binjai Tahun Ini menunjukkan beberapa catatan penting yang perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah. APBD atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan instrumen penting dalam pengelolaan keuangan daerah yang harus dilaksanakan dengan baik untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.
Menurut Bambang Suryadi, pakar ekonomi dari Universitas Sumatera Utara, “Pemeriksaan pelaksanaan APBD Binjai Tahun Ini menunjukkan ada beberapa kekurangan yang perlu segera diperbaiki. Salah satunya adalah kurangnya transparansi dalam penggunaan dana APBD yang dapat menimbulkan potensi penyalahgunaan.”
Dalam tinjauan hasil pemeriksaan tersebut, ditemukan bahwa masih terdapat beberapa program yang belum optimal dalam penggunaan dana APBD. Hal ini dapat menghambat pencapaian tujuan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
Menanggapi hal tersebut, Walikota Binjai, Zulkifli Hasan, menyatakan, “Kami akan segera melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap pelaksanaan APBD agar dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat. Transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana APBD harus menjadi prioritas utama.”
Selain itu, tinjauan hasil pemeriksaan juga menyoroti pentingnya pengawasan yang ketat dalam pelaksanaan APBD. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya korupsi dan penyalahgunaan dana yang dapat merugikan masyarakat.
Dalam konteks ini, Dede Yusuf, anggota DPRD Kota Binjai, menekankan, “Pengawasan yang ketat dari semua pihak terhadap penggunaan dana APBD sangat diperlukan untuk memastikan bahwa dana tersebut benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat secara transparan dan akuntabel.”
Dengan adanya Tinjauan Hasil Pemeriksaan Pelaksanaan APBD Binjai Tahun Ini, diharapkan pemerintah daerah dapat segera mengambil langkah-langkah perbaikan yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan dana APBD demi tercapainya kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.