Pemerintah Kota Binjai memiliki komitmen yang kuat untuk mendorong akuntabilitas penggunaan anggaran dalam pembangunan daerah. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melibatkan peran masyarakat dalam pengawasan dan pembangunan daerah. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran.
Menurut Bambang Riyanto, seorang pakar keuangan publik, “Partisipasi masyarakat dalam pengawasan anggaran merupakan salah satu bentuk kontrol sosial yang efektif untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan anggaran.” Hal ini juga didukung oleh pendapat Syafruddin, seorang tokoh masyarakat Binjai, yang mengatakan bahwa “Masyarakat harus aktif dalam mengawasi penggunaan anggaran agar pembangunan daerah dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.”
Pemerintah Kota Binjai telah melakukan berbagai langkah untuk melibatkan masyarakat dalam pengawasan anggaran, seperti menyelenggarakan pertemuan rutin antara pemerintah dan masyarakat untuk membahas rencana anggaran dan hasil pembangunan. Selain itu, pemerintah juga membuka akses informasi anggaran secara transparan melalui website resmi dan sosial media.
Namun, tantangan masih ada dalam mendorong akuntabilitas penggunaan anggaran di Binjai. Menurut data dari Ombudsman RI, masih terdapat kasus penyalahgunaan anggaran yang perlu ditindaklanjuti oleh pemerintah. Oleh karena itu, peran masyarakat dalam pengawasan anggaran menjadi semakin penting untuk memastikan penggunaan anggaran yang efektif dan efisien.
Dalam konteks ini, peran media massa juga sangat penting dalam memberikan informasi kepada masyarakat tentang penggunaan anggaran oleh pemerintah. Ahmad Rizal, seorang jurnalis senior di Binjai, menekankan bahwa “Media harus menjadi penjaga kebenaran dan keadilan dalam pengawasan anggaran, agar masyarakat dapat terlibat secara aktif dalam pembangunan daerah.”
Dengan melibatkan peran masyarakat dan media massa dalam pengawasan penggunaan anggaran, diharapkan akuntabilitas dalam pembangunan daerah Kota Binjai dapat terwujud. Sehingga pembangunan dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan memberikan manfaat yang maksimal bagi seluruh warga Binjai.