Kritik dan saran terhadap pemeriksaan pelaksanaan APBD Binjai menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat. APBD atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan instrumen penting dalam pengelolaan keuangan daerah yang harus diawasi secara ketat agar tidak terjadi penyalahgunaan dana.
Beberapa kritik terhadap pemeriksaan pelaksanaan APBD Binjai muncul dari berbagai pihak, termasuk dari LSM dan akademisi. Mereka menyoroti kurang transparannya proses pengelolaan APBD yang menyebabkan potensi terjadinya korupsi. Menurut Dr. Muhammad Arief, seorang pakar keuangan daerah dari Universitas Indonesia, “Pemeriksaan pelaksanaan APBD Binjai harus dilakukan secara menyeluruh dan tidak boleh ada celah untuk praktik korupsi.”
Selain itu, saran juga diberikan oleh beberapa ahli terkait cara meningkatkan efektivitas pemeriksaan APBD Binjai. Prof. Dr. Bambang Suharno, seorang pakar tata kelola keuangan daerah, menyarankan agar pemeriksaan dilakukan secara berkala dan terbuka untuk masyarakat. “Dengan melibatkan masyarakat dalam proses pemeriksaan APBD, akan meminimalisir potensi penyalahgunaan dana yang terjadi,” ujarnya.
Namun, meskipun terdapat kritik dan saran terhadap pemeriksaan pelaksanaan APBD Binjai, Pemkot Binjai sendiri mengklaim telah melakukan langkah-langkah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan APBD. Walikota Binjai, Ir. H. M. Idaham, menegaskan komitmen Pemkot untuk menjalankan APBD dengan baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku.
Dengan adanya kritik dan saran yang membangun, diharapkan pemeriksaan pelaksanaan APBD Binjai dapat dilakukan dengan lebih efektif dan menghasilkan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Sebagai warga negara, kita juga memiliki peran penting dalam mengawasi penggunaan dana APBD agar dapat terhindar dari korupsi dan penyalahgunaan keuangan daerah. Semoga pemerintah daerah dapat menerima masukan-masukan tersebut dengan baik untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan APBD Binjai.